Pendapatan Nasional, Pertumbuhan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal

April 05, 2017

Pendapatan Nasional, Pertumbuhan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal

Nama kelompok : 1. Firda Valenten (Nim:2016040149)

2. Ira Nadya Rizki Amalia(Nim:2016040049)

3 Laila Imroatusholicha (Nim:2016040103)

4 Linto Riana Damarayanti (Nim:2016040343)

5. Nur Fitri Hasanah (Nim:2016040268)

6. Thesya Cantika Nur Aisyah (Nim:2016040264)

Kelas : 02DAKEE005/305

Prodi : D3 Akuntansi

· PENDAPATAN NASIONAL

A. PENGERTIAN

Pendapatan nasional adalah merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama satu tahun.

B. KONSEP PENDAPATAN NASIONAL

PDB/GDP (Produk Domestik Bruto/Gross Domestik Product) adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu Negara selama satu tahun. Dalam perhitungannya, termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi diwilayah yang bersangkutan

PNB/GNP (Produk Nasional Bruto/Gross Nasional Product)adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu Negara dalam periode tertentu, biasanya satu tahun, termasuk didalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat Negara tersebut yang berada di luar negeri.

RUMUS :

GNP = GDP – Produk netto terhadap luar negeri

NNP (Net National Product)

NNP adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu, setelah dikurangi penyusutan (depresiasi) dan barang pengganti modal.

RUMUS :

NNP = GNP – Penyusutan

NNI (Net National Income)

NNI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung (indirect tax)

RUMUS :

NNI = NNP – Pajak tidak langsung

PI (Personal Income) adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan social, pajak perseorangan dan ditambah dengan transfer payment.

RUMUS :

PI = (NNI + transfer payment) – (Laba ditahan + Iuran asuransi + Iuran jaminan social + Pajak perseorangan )

DI (Disposible Income)

DI adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya.

RUMUS :

DI = PI – Pajak langsung

C. PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL

Tujuan dan manfaat perhitungan pendapatan nasional

Tujuan mempelajari pendapatan nasional :

1. Untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu Negara

2. Untuk memperoleh taksiran yang akurat nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam satu tahun

3. Untuk membantu membuat rencana pelaksanaan program pembangunan yang berjangka.

4. Manfaat mempelajari pendapatan nasional

5. Mengetahui tentang struktur perekonomian suatu Negara

6. Dapat membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu antar daerah atau antar propinsi

7. Dapat membandingkan keadaan perekonomian antar Negara

8. Dapat membantu merumuskan kebijakan pemerintah.

9. Perhitungan Pendapatan Nasional

Metode Produksi

Pendapatan nasional merupakan penjumlahan dari seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sector ekonomi masyarakat dalam periode tertentu

Y = [(Q1 X P1) + (Q2 X P2) + (Qn X Pn) ……]

Metode Pendapatan

Pendapatan nasional merupakan hasil penjumlahan dari seluruh penerimaan (rent, wage, interest, profit) yang diterima oleh pemilik factor produksi adalam suatu negara selama satu periode.

Y = r + w + i + p

Metode Pengeluaran

Pendapatan nasional merupakan penjumlahan dari seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh rumah tangga ekonomi (RTK,RTP,RTG,RT Luar Negeri) dalam suatu Negara selama satu tahun.

Y = C + I + G + (X – M

· PERTUMBUHAN EKONOMI

A. Penjelasan pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dimana meningkatnya pendapatan tanpa mengaitkannya dengan tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk umumnya sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi.

Atau definisi pertumbuhan ekonomi yang lainnya adalah bertambahnya pendapatan nasional dalam periode tertentu misalnya dalam satu tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi menunjukan peningkatan dari kapasitas produksi maupun jasa dalam kurun waktu tertentu.

B. Beberapa Faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diantaranya seperti di bawah ini:

1. Faktor sumber daya manusia (SDM).

Sumber daya manusia adalah suatu faktor yang penting karena dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Karena SDM merupakan faktor yang penting dalam proses pembangunan, cepat atau lambatnya proses dari pembangunan sangat tergantung pada sumber daya manusianya yang selaku sebagai subjek pembangunan yang mempunyai kompetensi yang baik dan cukup memadai untuk melaksanakan proses dari pembangunan tersebut.

2. Faktor sumber daya alam (SDA).

SDA atau sumber daya alam merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dalam pembangunan atau pertumbuhan ekonomi, karena umumnya negara yang sedang dalam tahap perkembangan sangat bergantung pada sumber daya alam dalam pembangunan negaranya. Akan tetapi jika bergantung pada sumber daya alam saja tidak akan menjamin kesuksesan dalam proses pembangunan atau pertumbuhan ekonomi, jika tidak di dukung dengan kemampuan SDM (Sumber daya manusia) dalam mengelola SDA (sumber daya alam) yang ada. Sumber daya alam misalnya seperti: kesuburan tanah, kekayaan akan mineral, kekayaan tambang, hasil alam, laut dan lain sebagainya.

3. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Perkembangan ilmu pengetahuan semakin kesini semakin pesat khususnya di bidang teknologi, hal tersebut dapat mempengaruhi pembangunan atau pertumbuhan ekonomi suatu negara, misalnya penggantian dalam menproduksi barang yang asalnya menggunakan tenaga manusia sekarang sudah banyak yang menggunakan mesin yang canggih dan modern yang tentunya akan lebih efesien dan lebih cepat dalam menghasilkan produk, yang pada akhirnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan

4. Faktor budaya.

Faktor yang penting lainnya yaitu faktor budaya, faktor ini akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi karena memiliki fungsi sebagai pendorong proses pembangunan misalnya seperti kerja keras, bersikap jujur, sopan, dan lain-lain. Akan tetapi faktor ini bias juga menghambat proses pembangunan atau pertumbuhan ekonomi misalnya seperti sikap egois, anarkis, dan sebagainya.

5. Sumber daya modal.

Dan faktor yang terakhir adalah sumber daya modal, faktor ini sangatlah dibutuhkan manusia dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan meningkatkan kualitas dari Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK). Sumber daya modal ini misalnya berupa barang yang penting untuk perkembangan serta kelancaran dalam pembangunan ekomomi, sebab barang modal ini juga bisa meningkatkan dan memperbaiki produksi.

· KEBIJAKAN FISKAL

A. Pengertian

Kebijakan fiskal (fiskal policy) adalah implementasi dari bentuk operasional kebijakan anggaran yang dilakukan pemerintah dalam mengatur keuangan negara. Arah kebijakan ditekankan pengalokasian pengeluaran negara dan penerimaan negara terkhusus pada perpajakan, contohnya saja tinggi rendahnya pajak, atau bahkan pembebasan pajak dalam pengendalian perekonomian untuk mencapai tujuan nasional. Dalam menjalankan kebijakan sangat efektif apalagi dibarengi dengan kebijakan moneter.

B. Tujuan Kebijakan Fiskal

1. Mencapai stabilitas perekonomian

2. Memacu dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi

3. Memperluas dan menciptakan lapangan kerja

4. Menciptakan terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat

5. Mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan.

6. Mencegah pengangguran dan menstabilkan harga

1. INDONESIA

FOKUS APBN 2016

1. PENDAPATAN

Target penerimaan perpajakan direncanakan secara realistis dengan mendasarkan pada kondisi perekonomian terkini dan dukungan pelaksanaan kebijakan dan langkah administratif perpajakan yang komprehensif serta extra effort dalam upaya memperkecil kesenjangan antara potensi penerimaan perpajakan dengan realisasinya.

Mengoptimalkan PNBP K/L dalam rangka mengurangi ketergantungan PNBP terhadap faktor eksternal (ICP, kurs, dan harga komoditas).

2. BELANJA NEGARA

Melanjutkan program prioritas nasional (antara lain infrastruktur konektivitas, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman, pariwisata, pengurangan kesenjangan serta pertahanan ) untuk memperbaiki kualitas pembangunan.

Mempertahankan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan pertama kali memenuhi anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN.

Menyelaraskan kebijakan desentralisasi fiskal, melalui pengalihan belanja K/L ke DAK diikuti dengan peningkatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang signifikan.

3. PEMBIYAAN ANGGARAN

Mendukung pembangunan infrastruktur untuk transportasi, pemukiman untuk MBR, air bersih dan sanitasi, serta infrastruktur energy.

Mengendalikan rasio utang pemerintah dalam batas yang aman.

UPDATE PEREKONOMIAN INDONESIA

Indikator	Kinerja
Nilai Tukar	▪ Per 31 Desember 2014 : Rp12.440 depresiasi 2,1% (ytd)
	▪ Per 31 Desember 2015: Rp13.795 depresiasi 10,9% (ytd)
	▪ Per 22 Januari 2016 à Rp13.874 depresiasi 0,57% (ytd)
IHSG	▪ Per 30 Desember 2014: 5.226,95 menguat 22,3% (ytd)
	▪ Per 31 Desember 2015 : 4.593,01 melemah 12,1%
	▪ Per 22 Jan 2016 à 4.456,74 melemah 2,97% (ytd)
Inflasi	Inflasi sepanjang 2015:
	▪ Inflasi Umum (headline): 3,35%
	▪ Inti - 3,95% ; Volatile Foods - 4,84%; Administered Prices - 0,39%
Harga Minyak Mentah Indonesia	▪ Jan-Des 2014 ICP: US$96,5 per barel
Arus Modal Masuk	▪ Rata-rata Jan-Des 2015: US$49,2 per barel
	▪ 2014 arus modal masuk (net)
	▪ SUN : inflow Rp 149,5 T ; SBI: outflow Rp1,9 T; Saham inflow 42,6T
	▪ 2015 arus modal masuk (net)
	▪ SUN : inflow Rp102,4T ; SBI: outflow 1,9T :; Saham : outflow 22,6T
Yield Sun	▪ Per 31 Desember 2014: Yield SUN 10Y - 8,08%, Yield SUN 5Y - 8,04%
Yield Sun	▪ Per 31 Desember 2015: • Per 22 Januari 2016
Pertumbuhan PDB	s.d Q3-2015 (kumulatif)
	PDB tumbuh sebesar 4,71% (yoy)
	Kons RT 4,98%; Kons LNPRT -3,57%; Kons Pemerintah 3,93%; PMTDB 4,23%; Ekspor -0,6%; Impor -5,19%
Investasi	2014
	Realisasi PMA = Rp. 307 Triliun ; Realisasi PMDN = Rp156,1T
	2015
	Realisasi PMA = Rp 321,2 Triliun ; Realisasi PMDN = Rp224T
Perdagangan Internasional	2014
	Pert. Ekspor = -3,6%, Pert Impor = -4,5%, Neraca Perdagangan = Defisit US$2,2 miliar
	2015
	Pert. Ekspor = -14,6%, Pert Impor = 19,9%, Neraca Perdagangan = Surplus US$7,51 milia
Neraca Pembayaran	2014 (s.d Q3, kumulatif)
	Transaksi berjalan = defisit US$21,6 miliar, Transaksi Modal = surplus US$11,7 juta, transaksi Finansial = surplus US$35,7miliar. Overall Balance = Surplus US$12,8 milyar
	2015 (s.d Q3, kumulatif)
	Transaksi berjalan = defisit US$12,4 miliar, Transaksi Modal = surplus US$2,89 juta, transaksi Finansial = surplus US$9,6 miliar. Overall Balance = Defisit US$6,2 milyar. • CadanganDevisa Desember 2015 : $ 1015,91 Bn

PENDAPATAN NEGARA

Target Pendapatan Negara naik Rp60,9T dari APBNP 2015 atau tumbuh sebesar 3,5%. Kenaikan tersebut terutama bersumber dari meningkatnya penerimaan perpajakan sebesar Rp57,4 T

Masih lemahnya ICP dan harga komoditas menyebabkan pendapatan yang bersumber dari SDA mengalami penurunan dari target APBNP 2015.

Target Penerimaan Perpajakan naik Rp57,4 T dari APBNP 2015 atau tumbuh sebesar 3,9%, yang terdiri dari:

• Penerimaan Pajak naik Rp 65,9 T atau tumbuh sebesar 5,1% dari APBNP 2015, terutama dipengaruhi oleh perbaikan pertumbuhan ekonomi dan extra effort di bidang perpajakan tahun 2016.

• Kepabeanan dan Cukai turun Rp8,5 T atau sebesar 4,3% dari APBNP 2015, terutama disebabkan turunnya tarif bea keluar CPO beserta turunannya sebagai dampak dari kebijakan pembentukan Badan Penghimpun Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Target PNBP naik Rp4,8 T atau tumbuh sebesar 1,8% dari APBNP 2015, antara lain disebabkan oleh: PNBP SDA Migas turun Rp2,7 T antara lain dipengaruhi melemahnya harga minyak mentah (ICP) PNBP Minerba naik Rp9,1 T antara lain dipengaruhi oleh naiknya tarif royalti mineral, logam dan batubara.

Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak:

Optimalisasi penerimaan migas (merealisasikan produksi sumur minyak baru, menahan penurunan alamiah lifting migas, dan pengendalian cost recovery).

Penyesuaian tarif PNBP dan ekstensifikasi.

Peningkatan kinerja BUMN.

Peningkatan pengawasan dan pelaporan PNBP.

Perbaikan administrasi dan sistem PNBP.

Perbaikan regulasi PNBP.

KEBIJAKAN – KEBIJAKAN FISKAL DALAM APBN 2016

1. Dimensi Pembangunan Manusia

Arah Kebijakan:

Pemenuhan anggaran pendidikan 20% dari APBN untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan, a.l melalui:

- Wajib belajar 12 tahun melalui Program Indonesia Pintar dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP).

- Meningkatkan kualitas pembelajaran.

- Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru.

- Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas serta relevansi dan daya saing pendidikan tinggi.

▪ Kartu Indonesia Pintar sebanyak 19,54 juta siswa

▪ Beasiswa bidik misi dan bantuan siswa miskin sebanyak 306 ribu mahasiswa

▪ Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dengan target 497,6 ribu

▪ Pembangunan unit: 981 unit sekolah baru 14.566 ruang kelas baru 11.625 rehabilitasi ruang kelas

▪ Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (melalui Kementerian Agama): MI/Ula -- 3,6 juta santri MTs/Wustha -- 3,4 juta santri MA/Ulya -- 1,3 juta santri

2. Bidang Perumahan, Air Minum, Sanitasi

Arah Kebijakan:

Pemenuhan kebutuhan masyarakat atas akses air minum dan dukungan bagi pelaksanaan Program Sejuta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

▪ Pembangunan 11.642 unit rusun

▪ Penyediaan fasilitas untuk rumah swadaya sebanyak 94.000 unit

3.Bidang Kesehatan

Arah Kebijakan:

Pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN, dengan didukung program yang lebih efektif dan luas, untuk mencapai:

Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak

Meningkatnya pengendalian penyakit

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta kualitas dan keberlanjutan pengelolaan SJSN kesehatan (dari sisi demand dan supply), termasuk perbaikan kebijakan dan regulasinya

Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin secara merata

⁃ Meningkatkan persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan target 77%

⁃ Meningkatkan persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap dengan target 91,5%

⁃ Menurunkan prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita hingga 18,3%

⁃ Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi dengan target 700 kecamatan

⁃ Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan di 2000 puskesmas

⁃ Jumlah penduduk miskin dan tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta PBI melalui JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 92,4 juta jiwa

⁃ Persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 92,5%

4.Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan

Arah Kebijakan:

Meningkatkan produksi energi primer terutama minyak dan gas bumi

Meningkatkan pemanfaatan gas bumi dan batubara nasional

Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan energi dan ketenagalistrikan

Meningkatkan peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi

⁃ Rasio elektrifikasi diharapkan mencapai 90,15 %

⁃ 121 ribu sambungan rumah tangga yang tersambung jaringan gas

⁃ Kapasitas terpasang kilang LPG sebesar 4,62 juta ton

⁃ Kapasitas terpasang PLT Bioenergi sebesar 2.069,4 MW

⁃ Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, Air, Surya, dan Angin masing-masing sebesar 1.712,5 MW, 5.534 MW, 92,1 MW, dan 11,2 MW

⁃ Peningkatan pengembangan infrastruktur ruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi gas bumi melalui pipa sepanjang 10.296 km

5.Bidang Kedaulatan Pangan

Arah Kebijakan:

Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai untuk

Mencapai Swasembada dan Peningkatan Produksi Protein Hewani Daging dan Gula

Penguatan Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan

Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat

Penanganan Gangguan Ketahanan Pangan

⁃ Produksi padi 76,2 juta ton, Produksi jagung 21,4 juta ton Produksi kedelai 1,82 juta ton

⁃ Embung dan penampung air lainnya 387 buah Bendungan baru 8 buah Normalisasi sungai dan pembangunan/ peningkatan tanggul 184,9 km

⁃ Produksi perikanan tangkap sebanyak 6,45 juta ton

⁃ Produksi daging sapi/kerbau 588,56 ribu ton

⁃ Produksi telur 3.393,36 ribu ton

⁃ Produksi susu 850,77 ribu ton

⁃ Penambahan luas tanam padi 60 ribu ha

⁃ Penambahan luas baku lahan padi 200,6 ribu ha

⁃ Pengembangan/perbaikan jaringan irigasi dan optimasi air seluas 400 ribu ha

⁃ Penyediaan dana cadangan stabilisasi harga pangan

⁃ Penyediaan dana cadangan beras pemerintah

6.Kemaritiman dan Kelautan

Arah Kebijakan:

Meningkatkan pengawasan dan penjagaan serta penegakan hukum di laut dan daerah perbatasan

Percepatan pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional

Pemberantasan tindakan perikanan liar

Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan

⁃ Pembangunan kapal perintis penumpang dan barang sebanyak 100 unit

⁃ Produksi perikanan budidaya 8,35 juta ton ikan, 11,11 juta ton rumput laut, 1,9 miliar ekor ikan hias, dan produksi garam 3,6 juta ton

⁃ Kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebesar 73%

⁃ Cakupan WPP-NRI yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (11 WPP-NRI) sebesar 65%

⁃ 25 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang difasilitasi pengembangan ekonominya

⁃ Penyelesaian perkara/kasus tindak pidana di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia yang ditangani/ diproses (P21) sebesar 80%

⁃ Menurunnya tingkat gangguan keamanan dan pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia sebesar 80%

7.Pariwisata dan Industri

Arah Kebijakan:

Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pemasaran Pariwisata Nasional

Pembangunan Industri Pariwisata

Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

⁃ Fasilitasi peningkatan destinasi wisata, budaya, alam dan buatan di 15 lokasi

⁃ Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional 3,7%

⁃ Terevitalisasinya industri galangan kapal di 9 lokasi

⁃ Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia 12 juta orang

⁃ Jumlah perjalanan wisatawan nusantara 260 juta perjalanan

⁃ Pengembangan 10 kawasan industri di Sumatera dan Kalimantan

8.Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan

Arah Kebijakan:

Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan tidak mampu melalui program bantuan sosial yang lebih berkesinambungan (KIP, KIS), termasuk perluasan cakupan penerima

Bantuan Tunai Bersyarat Perluasan dan penajaman program KUR (coverage dan subsidi bunga) yang sudah dimulai tahun 2015

⁃ Perluasan cakupan perluasan cakupan penerima Bantuan Tunai Bersyarat 6 juta KSM Tingkat kemiskinan 9-10% Tingkat pengangguran terbuka 5,2-5,5%

⁃ Kepesertaan program SJSN Ketenagakerjaan kumulatif 40 juta pekerja formal dan 3,2 juta pekerja informal Subsidi pangan/raskin 15,5 juta RTS dengan harga jual Rp1.600/kg

9.Antar Wilayah

Arah Kebijakan:

Percepatan pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien untuk mendukung kegiatan sektor-sektor strategis ekonomi serta mengurangi kesenjangan ekonomi dan spasial.

⁃ Pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 768,7 km dan 8.051,7 m

⁃ Pemeliharaan jalan dan jembatan sepanjang 44.570,2 Km dan 378.310 m

⁃ Pembangunan 28,95 km ruas jalan tol.

⁃Pembangunan 11.642 unit rusun

⁃ Penyediaan fasilitas untuk rumah swadaya sebanyak 94.000 RT

⁃ Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran sebanyak 221 unit dan 96 trayek perintis

⁃ Pembangunan jalur kereta api sepanjang 142,12 km sp

⁃ Pembangunan jembatan/ underpass/flyover KA sebanyak 33 unit

⁃ Bus Rapid Transit (BRT) sebanyak 813 unit; Lokasi pembangunan jembatan timbang sebanyak 1 lokasi

⁃ Pembangunan dermaga sungai dan danau baru sebanyak 7 dan 1 dermaga

26 dan 59 lokasi bandar udara yang dikembangkan di daerah perbatasan dan rawan bencana; 15 lokasi bandar udara baru yang dibangun

⁃ Pengembangan/perbaikan jaringan irigasi dan optimasi air seluas 400.000 ha

10.Kondisi Perlu

Arah Kebijakan:

Memperkuat kepastian dan penegakan hukum, stabilitas pertahanan dan keamanan, serta politik dan demokrasi

Penataan/restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis

⁃ Efektivitas penanganan kasus/perkara tindak pidana korupsi (conviction rate) sebesar 95%

⁃ Terselenggaranya pelayanan peradilan umum (165.900 perkara), peradilan agama (10.815 perkara), peradilan militer dan peradilan TUN (56 perkara)

• Persentase penambahan Almatsus Polri sebesar 13%

• Berkurangnya daerah rawan kejahatan dan kegiatan premanisme sebesar 15%

• Penambahan alutsista dan non alutsista fasilitas serta Sarpras 20% dan pengadaan 143 unit Rantis (matra darat)

• Pengadaan 130 unit KRI, KAL, Alpung, Ranpur, Rantis (matra laut)

• Pesawat yang siap operasional sebanyak 150 unit (matra udara) Meningkatnya pemanfaatan NIK, database kependudukan, dan KTP-el oleh lembaga pengguna pusat pada 25 K/L

• Terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pilkada provinsi dan kabupaten/kota pada 102 satker Indeks pelayanan publik nasional sebesar 2,5

• Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai indeks RB baik (Kategori B ke atas) sebesar 54% (KL); 30% (Prov), dan 15% Kab/Kota

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO PADA APBN 2016

		2015		2016
		APBN-P	Realisasi	APBN
Pertumbuhan Ekonomi		5,7	4,73*	5,3
%, yoy
Inflasi %, yoy		5,0	3,35	4,7
%, ytd
Nilai Tukar	eop	12.500	13.392	13.900
Rupiah per dolar AS, rata-rata	ytd
Suku Bunga SPN 3 Bulanan		6,2	5,97	5,5
(%rata-rata)
ICP		60	49,2	50,0
(USD per barel)
Lifting
Minyak Bumi		825	799,09*	830
(ribu barel per hari)
Gas		1.221	1.195*	1.155
(ribu barel setara minyak/hari)

PERBANDINGAN APBN 2015 DAN 2016

			2015			2016
(dalam Trilliun Rupiah)			APBN-P	Realisasi	Persentase thd	APBN	Selisih dgn	Persentase thd
(dalam Trilliun Rupiah)			APBN-P	per 31 Des	APBN-P	APBN	APBN-P 2015	APBN-P 2015
A.		Pendapatan Negara	1761,6	1.491,5	84,7%	1.822,50	60.9	3,5 %
	I.	Penerimaan Dalam Negeri	1.758,3	1.488,2	84,6%	1.820,50	62,2	3,5 %
		1. Penerimaan Perpajakan	1.489,3	1.235,8	83,0%	1.546,70	57,4	3,9 %
		2. PenerimaanNegara Bukan Pajak	269,1	252,4	93,8%	273,8	4,8	1,8 %
	II.	Hibah	3,3	3,3	100,0%	2	(1,3)	(38,7) %
B.		Belanja Negara	1.984,1	1.810,0	91,2%	2.095,70	111,6	5,6 %
	I.	Belanja PemerintahPusat	1.319,5	1.187,1	90,0%	1.325,60	6	0,5 %
		1. Belanja K/L	795,5	724,3	91,1%	784,1	(11,4)	(1,4) %
		2. Belanja Non K/L	524,1	462,7	88,3%	541,4	17,4	3,3 %
	II.	Transfer ke Daerah dan Dana Desa	664,6	623,0	93,7%	770,2	105,6	15,9 %
		1. Transfer ke Daerah	643,8	602,2	93,5%	723,2	79,4	12,3 %
		2. Dana Desa	20,8	20,8	100,0%	47,0	26,2	126,2 %
C.		Keseimbangan Primer	-66,8	-162,5	243,4%	-88,2	(21,46)	32,14 %
D.		Surplus/Defisit Anggaran	-222,5	-318,5	143,2%	-273,2	(50,7)	22,8 %
	% thd PDB		-1,9	-2,8		-2,15	(0,25)	13,07 %
E.		Pembiayaan	222,5	329,4	148,0%	273,2	50,7	22,8 %
	I.	PembiayaanDalam Negeri	242,5	309,3	127,5%	272,8	30,3	12,5 %
	II.	PembiayaanLuar Negeri	-20,0	20,0	-100,2%	0,4	20,4	102%

KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA

Salah satu tujuan dari kebijakan fiskal adalah mengurangi angka pengangguran. Dalam upaya menurunkan angka pengangguran, pemerintah kerap kali menstimulus perekonomian dengan kebijakan fiskal yang ekspansif dengan menambah defisit anggararan. Meningkatnya pengeluaran pemerintah diharapkan dapat meningkatkan permintaan agregat sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Meningkatnya aktivitas ekonomi pada akhirnya dapat mengurangi angka pengangguran.

      Kurun periode 1988 hingga tahun 2012 persentase angka pengangguran terhadap total angkatan kerja di Indonesia semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Persentase terendah terjadi pada tahun 1990 dimana angka pengangguran tercatat sebesar 2,5 persen per tahun. Angka pengangguran beranjak naik pasca krisis moneter tahun 1997/1998 dan mengalami tingkat tertinggi pada tahun 2005 sebesar 11, 2 persen. Pasca krisis global tahun 2008 persentase pengangguran terus mengalami penurunan pada tingkat rata-rata 6 persen pertahun.

            Peran pemerintah dalam upaya menurunkan angka penganggurana terlihat dari kebijakan anggaran dalam APBN. Gambar (3.2) memperlihatkan persentase defisit anggaran APBN terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia. Angka negatif mencerminkan pemerintah menggunakan anggaran defisit, sedangkan angka positif mencerminkan pemerintah menggunakan anggaran surplus. Tahun 1988 defisit anggaran tercatat sebesar 2,3 persen dar PDB, defisit kemudian terus menurun bahkan tercatat surplus yaitu sebesar 3 persen pada tahun 2005.
            Pasca liberalisasi sektor keuangan peran swasta semakin meningkat. Pemerintah mulai menurunkan dominasinya dalam perekonomian dengan menggerakkan kinerja sektor keuangan. Krisis tahun 1997/1998 merupakan sejarah yang berat bagi perekonomian Indonesia. Lumpuhnya sektor riil terutama sektor perbankan menyebabkan pemerintah harus mengeluarkan dana yang banyak bagi upaya pemulihan ekonomi. Pemerintah meningkatkan defisit anggarannya hingga mencapai 2,5 persen pada tahun 1999. Pasca krisis defisit anggaran terus di upayakan berada pada tingkat dibawah 2 persen dari tingkat PDB Indonesia.
            Studi empiris mengenai peran kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi pernah di teliti oleh Surjaningsih,et al.(2012). Penelitian ini menggunakan analisis kointegrasi, danVECM (Vector Error Correction Model). Ada beberapa kesimpulan penting dalam penelitian ini. Variabel kebijakan fiskal dengan kenaikan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara shock kenaikan pajak memiliki efek menurunkan pertumbuhan ekonomi. Hubungan pengeluaran pemerintah dan pajak terhadap inflasi

2. KOREA SELATAN

A. Perkembangan Ekonomi di Korea Selatan

Ekonomi Korea Selatan merupakan terbesar kedua belas berdasarkan PDB. Korea Selatan tergabung dalam beberapa organisasi ekonomi internasional seperti G-20 ekonomi utama, APEC, WTO dan OECD. Pertumbuhan ekonominya yang sangat cepat membuat negara ini dikenal dengan sebutan Macan Asia dan dikategorikan sebagai salah satu negara yang akan menguasai perekonomian di dunia di group next eleven, pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat ini sering di juluki dengan istilah Keajaiban di sungai Han. Ekspor Korea Selatan menduduki tempat kedepan terbesar di dunia, sementara nilai impornya menduduki tempat kesepuluh terbesar di dunia.

Industri Korea Selatan bergerak dengan pesat terutama atas permintaan produk elektronik. Otomotif dan telekomunikasi juga menjadi industry andalan di Korea Selatan, di samping merupakan pemimpin dalam akses internet kecepatan tinggi, semikonduktor memori, monitor, layar datar dan telepon genggam Korea Selatan berda dalam peringkay pertama dalam pembuatan kapal, ketiga dalam produksi ban, keempat dalam otomotif dan keenam dalam baja. Negara ini juga menempati peringkat ke 36 dalam hal tingkat pengangguran, ke 19 dalam kemudahan indeks berbisnis dank e 31 dai 179 negara dalam indeks Kebebasan Ekonomi berdasarkantahun 2010. Jumlah tenaga kerja berada di peringkat 25.

Perusahan Samsung Electronic adalah perusahaan elektronik terbesar di dunia. Ekonomi Korea Selatan dipimpin oleh konglomerat besar yang dikenal dengan sebutan Chaebol. Beberapa chaebol yang terbesar antara lain: Samsung Electronic, POSCO, Hyundai, Motor company, Samsung life Insurance, Shinhan Finansial Group, LG Electronics, Shinhan Finansial Group, Lg Electronics, Hyundai dan LG Chem.

Korea Sealtan juga telah jadi Negara termaju di dunia dalam hal infrstruktur teknologi . Sejak tahun 2000a, seluruh masyarakat korea telah menikmati jaringan intenet 100 Mbir/detik, siaran televise interaktif high.definition teknologi komunikasi 4G.

Tiga trend utama yang diidentifikasikan akan memberikan efek positif kepada pertumbuhan industry korea selatan adalah :

1. Pendewasaan teknologi digital dan jaringan

2. Integrasi teknologi inter- displiner

3. Kerjasama ekonomi antara Korea Selatan dan Korea Utara , yang pada tahun 2008 mencapai 1 milyar dollar AS.

Sebaliknya, tiga trend utama yang didindentifikasikan akan memberikan efek negative kepada industri korea adalah :

1. Populasi angkatan kerja muda yang semakin berkurang

2. Pengikisan dan degradasi lingkungan hidup

3. Hegemoni teknologi : permasalahan hak cipta

Industri-industry Korea sekarang adalah otomotif, semikonduktor, elekronik, pembuatan kapal-kapal dan baja. Korea juga dengan intens mengembangkn industry-industri strategis masa depan seperti Nanoteknologi, Bioteknologi, Teknoogi Informas, Roboika dan tekonolgi ruang angkasa. Korea mempunyai robot Humanoid ke 2 di dunia, HUBO, adalah robot bekepala Einstein ( robot humanoid pertama di dunia adalah Asimo dari Jepang ). Meraka juga berambisi

untuk menjadi “ World’s number 1 robotics nation “ yaitu bangsa pengguna robot terbesar 2015 nanti.

Dalam seni budaya pun Korea Selatan tak ketinggalan, melalui Korean Wave ekspansi kebudayaan Korea ke seluruh dunia dilancarkan pemerintah, seperti film-film drama, music, konser dan tariannya tumbuh subur secara global merambah ke sejumlah negara di berbagai belahan dunia , sehingga menimbulkan “Demam Korea”. Hal ini juaga meberikan kontribusi dalam perkembangan perekonomian Korea Selatan, dimana produksi industry film dan music tersebut di ekspor ke negara-negara seperti Filipina, Hongkong, Vietnam, Thailand, Indonesia, Jepang, Amerika Serika, Amerika Latin, dan Timur Tengah.

Tak kalah ketinggalan keberhasilan ekspor Korea Selatan yang pertama terjadi pada ekspor produk industry ringan seperti tekstil dan pakaian jadi , komponen elektronik, playwood, wig, serta barang-barang perantara ( produk-produk kimia, mimyak bumi, kertas, dan baja) yang berlanngsung dalam kurun waktu antara tahun 1964-1974 Sejak awal, strategi besar Korea Selatan adalah export oriented yang mana mereka harus mempersiapkan diri dan berjuang untuk merebut pasar dunia.

Penyebab negara ini bisa maju dengan pesat adalah penyebaran pengetahuan daaalm bahasa lokal. Dengan adanya buku-buku dalam bahasa lokal inilah menyebabkan proses pembelajaran dan penyebaran informasi semakin cepat. Korea Selatan saat ini mengandalkan sector teknologi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi negranya dan ICT digunakan sebagai alat untuk membuat kemjuan negara dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Korea berhasil mengembangkn negara dengan penetrasi broadband, dan kecepatan broadband yang paling tinggi di dunia pergerakan, efisiensi, peningkatan produktivitas, kesejahteraan rakyat Korsel semua menggunkan parameter ICT.

Menurut economiest Intelligent, Korea Selatan menduduki peringkat kelima daro 60 negara yang menggunakan ICT mereka yang menyeluruh serta tanpa batasan apapun sehingga kegiatan pendidikan berjalan maksimal seta berbasis full ICT. Dimana setiap rumah diadakan jaringan internet ultra high-speed.

B. Pendapatan Nasional Korea Selatan Naik 3.4%

Pendapatan nasional Korea Selatan tumbuh tiga point empat persen pada kuartal pertama dari kuartal sebelumnya.

Bank of Korea mengumumkan Kamis bahwa kuartalan pendapatan nasional bruto (PNB) berdiri di 393 titik tiga triliun won atau sekitar 330 miliar dolar AS, pada periode Januari-Maret.

Di belakang kondisi perdagangan ditingkatkan, termasuk harga lama rendah, angka terbaru adalah yang tertinggi terlihat pada baru-baru ini empat kuartal.

Pada kuartal pertumbuhan GNI mencapai puncak di empat persen pada kuartal pertama tahun lalu, tapi turun ke nol pada kuartal kedua. Ini melompat ke satu titik-lima persen pada kuartal ketiga sebelum kembali ke pertumbuhan nol dalam keempat.
Pendapatan nasional adalah jumlah agregat dari semua pendapatan, termasuk upah, bunga dan dividen, yang diterima oleh orang-orang dari bangsa selama periode tertentu. Sementara itu, bank sentral mengatakan negara itu Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh sebesar setengah persen pada kuartal pertama tahun ini dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

C. Arah kebijakan ekonomi Korea Selatan tahun 2015

            Pemerintah Korea Selatan baru-baru ini mengeluarkan rencana ekonominya untuk tahun 2015. Kata kunci arah kebijakan tahun depan adalah reformasi struktur. Otoritas ekonomi memilih reformasi untuk mendorong rasio pertumbuhan potensial dan memulihkan belanja lokal yang telah gagal melambung, pasca tragedi feri pada bulan April.

            Untuk itu, pemerintah akan menciptakan 450.000 lapangan kerja baru bagi wanita dan kalangan muda, dan membuat reformasi di sektor pendidikan dan keuangan. Jadi, unsur ekonomi kuncinya adalah orang dan uang, yang akan dapat didistribusikan secara lebih efisien. Namun, ekonomi Korea Selatan sangat bergantung pada variabel luar. sehingga ketika negara ini berupaya melakukan reformasi, harus juga mengamati lingkungan eksternal. Sebab itulah pemerintah Korea Selatan akan lebih agresf dalam menangani risiko.

            Kebijakan pemerintah tampaknya mencakup semua basis. Otoritas pemerintah berharap dapat membangun fondasi pertumbuhan berkelanjutan melalui reformasi dan merancang dukungan kebijakan dan rencana penanganan risiko. Indeks ekonomi utama, seperti rasio pertumbuhan ekonomi, neraca transaksi berjalan dan ekspor, diharapkan akan meningkat pada tahun baru. Namun, masih ada pandangan pesimis pada keberhasilan langkah tersebut.

            Proyeksi pertumbuhan yang ditawarkan pemerintah turun 0,2% menjadi 3,8% dari 4% sebelumnya. Namun demikian, lembaga keuangan domestik dan luar negeri melontarkan proyeksi lebih konservatif terhadap ekonomi Korea tahun 2015, seperti rata-rata 3,5%, dengan beberapa proyeksi tumbuh berada di kisaran awal 3 persen. Proyeksi itu mengindikasikan permintaan lokal Korea Selatan masih melambat. Kekhawatiran lain adalah termasuk kemerosotan di Cina dan Eropa, serta penguatan devaluasi yen Jepang. Sebagian pengamat keuangan lokal menganggap positif rencana reformasi pemerintah, tapi mereka tetap menyerukan agar pemerintah harus mengimplementasikan rencana itu, jadi reformasi keuangan pemerintah dan program stimulusnya dapat membawa perbaikan signifikan pada ekonomi riil dan mendorong rasio pertumbuhan potensial negaranya.

D. Ekonomi Korea Selatan

Perekonomian Korea Selatan sejak tahun 1960-an telah mencatat rekor perkembangan yang luar biasa. Perkembangan ini terutama ditentukan lewat integrasi negara ini kepada perekonomian dunia yang modern dan berteknologi tinggi. Saat ini pendapatan perkapita Korea Selatan telah setara dengan pendapatan negara-negara Uni Eropa.

Selama kurun waktu 1980-an, Korea Selatan mengadopsi sistem kedekatan antara sektor pemerintahan dan bisnis yang termasuk juga kredit yang terarah, pembatasan impor, dan pensponsoran industri-industri khusus. Pemerintah Korea Selatan mendorong impor bahan-bahan baku mentah dan teknologi dengan mengorbankan barang konsumtif serta mendorong masyarakat untuk menabung dan melakukan investasi.

Namun demikian, seiring dengan gelombang krisis ekonomi yang melanda Asia, Korea Selatan tidak terkecualikan sebagai salah satu negara yang terkena krisis. Rasio hutang yang tinggi, pinjaman yang tinggi, serta ketidakdisiplinan sektor ekonomi telah menjatuhkan perekonomian Korea Selatan pada tahun 1998.

Setelah empat tahun berada dalam pengobatan yang dilakukan oleh IMF, perlahan perekonomian Korea Selatan meningkat kembali secara gradual. Dituntun oleh pengeluaran konsumsi serta peningkatan ekspor yang signifikan, pada tahun 2002 Korea Selatan mencatat perkembangan perekonomian yang ditandakan oleh peningkatan GDP sebesar 7 persen yang juga menandakan kelulusannya dari program dan pengawasan IMF. Korea Selatan telah membayar kembali sisa pinjamannya sebesar US$ 19,5 milyar, dua tahun lebih cepat dari perkiraan semula. Antara tahun 2003 – 2005, pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 4 persen.

Pada tahun 2005, pemerintah membuat proposal tentang pengesahan reformasi kaum buruh dan skema dana pensiun perusahaan untuk membuat pasar tenaga kerja lebih fleksibel. Pemerintah juga memperkenalkan kebijakan real-estate untuk mendinginkan spekulasi yang dibuat oleh sektor properti. Perkembangan yang positif ini dibarengi dengan berbagai upaya restrukturisasi di sektor keuangan, korporasi dan publik. Pemulihan ekonomi Korsel yang berlangsung cepat tersebut sebagian besar juga didukung dengan penerapan kebijakan suku bunga yang rendah dan stabilisasi pasar domestik. Kebijakan ini pada gilirannya mendorong iklim investasi dan permintaan domestik.

Secara umum, perekonomian Korea Selatan lewat ditandai lewat tingkat Inflasi yang moderat, tingkat pengangguran yang rendah, surplus dari ekspor, dan pendistribusian pendapatan yang merata. Semua ini menandakan solidnya perekonomian Korea Selatan.

Menurut Kementerian Ekonomi dan Keuangan Korea Selatan, pada tahun 2006 perekonomian Korea Selatan akan terus berkembang walaupun ancaman kondisi eksternal seperti harga minyak dunia tetap membayangi. Pada tahun 2006 ini, Korea Selatan telah mereformasi sektor perpajakan yang sejalan dengan arah kebijakan ekonomi makro Korea Selatan pada paruh kedua tahun 2006. Komposisi perekonomian dilihat dari pendapatan per kapita Korea Selatan adalah sebesar 3.3 persen untuk sektor pertanian, 40.3 persen untuk sektor industri, dan 56.3 persen untuk sektor Jasa.

Tiga tren utama yang diidentifikasikan akan memberikan efek positif kepada pertumbuhan industri Korea Selatan adalah:

1. Pendewasaan teknologi digital dan jaringan

2. Integrasi teknologi inter-disipliner

3. Kerjasama ekonomi antara Korea Selatan dan Korea Utara, yang pada tahun 2006 mencapai 1 milyar dollar AS

Sebaliknya, tiga trend utama yang diidentifikasikan akan memberikan efek negatif kepada industri Korea adalah:

1. Populasi angkatan kerja muda yang semakin berkurang

2. Pengikisan dan degradasi lingkungan yang berakibat kepada masalah ingkungan hidup

3. Hegemoni teknologi: permasalahan hak cipta

Indikator Ekonomi Riil

	2002	2003	2004	2005
GDP (US$ 1 juta) Purchasing power parity	–	–	–	1.056
GDP Per-Capita (PPP)	17,006	17,580	–	21.851
Inventory (%, year-on-year)	-0.8	5.7	9.4	2.4
Average Operating Ratio (%)	78.4	78.3	80.3	78.2
Tingkat Pengangguran (%)	3.1	3.4	3.5	3.6
Pengangguran (ribu)	708	777	813	843
Indeks Harga Konsumen (%, year-on-year)	2.7	3.6	3.6	2.7
Neraca Transaksi Berjalan (US$ 1 juta)	5,394	12,321	27,613	16,559

Sebagai salah satu dari empat Macan Asia Timur, Korea Selatan telah mencapai rekor pertumbuhan yang memukau, membuat Korea Selatan ekonomi terbesar ke-12 di seluruh dunia. Setelah berakhirnya PDII, PDB per kapita kira-kira sama dengan negara miskin lainnya di Afrika dan Asia. Kemudian Perang Korea membut kondisi semakin parah. Sekarang PDB per kapita kira-kira 20 kali lipat dari Korea Utara dan sama dengan ekonomi-ekonomi menengah di Uni Eropa. Pada 2004, Korea Selatan bergabung dengan “klub” dunia ekonomi trilyun dolar.

Kesuksesan ini dicapai pada akhir 1980-an dengan sebuah sistem ikatan bisnis-pemerintah yang dekat, termasuk kredit langsung, pembatasan impor, pensponsoran dari industri tertentu, dan usaha kuat dari tenaga kerja. Pemerintah mempromosikan impor bahan mentah dan teknologi demi barang konsumsi dan mendorong tabungan dan investasi dari konsumsi. Krisis Finansial Asia 1997 membuka kelemahan dari model pengembangan Korea Selatan, termasuk rasio utang/persamaan yang besar, pinjaman luar yang besar, dan sektor finansial yang tidak disiplin.

Pertumbuhan jatuh sekitar 6,6% pada 1998, kemudian pulih dengan cepat ke 10,8% pada 1999 dan 9,2% pada 2000. Pertumbuhan kembali jatuh ke 3,3% pada 2001 karena ekonomi dunia yang melambat, ekspor yang menurun, dan persepsi bahwa pembaharuan finansial dan perusahaan yang dibutuhkan tidak bertumbuh. Dipimpin oleh industri dan konstruksi, pertumbuhan pada 2002 sangat mengesankan di 5,8%.

Korea Selatan yang dianggap tidak stabil pada 1960-an, saat ini telah beruabah menjadi negara industri utama dalam kurang dari 40 tahun.

Pada 2005, di samping merupakan pemimpin dalam akses internet kecepatan-tinggi, semikonduktor memori, monitor layar-datar dan telepon genggam, Korea Selatan berada dalam peringkat pertama dalam pembuatan kapal, ketiga dalam produksi ban, keempat dalam serat sintetis, kelima dalam otomotif dan keenam dalam baja. Negara ini juga dalam peringkat ke-12 dalam PDB nominal, tingkat pengangguran rendah, dan pendistribusian pendapatan yang relatif merata.

E. Indeks Makroekonomi Korea Selatan Membaik

Melonjaknya harga minyak internasional dan faktor eksternal lainnya yang tidak menguntungkan sangat mempengaruhi perekonomian dunia, namun perekonomian Korea malah menunjukkan kondisi yang baik, sebagaimana ditunjukkan indeks makroekonomi. Pertumbuhan pendapatan melampaui pertumbuhan ekonomi untuk pertama kali selama 5 tahun. Sejalan dengan membaiknya ekspor dan pulihnya konsumsi swasta, perekonomian Korea diperkirakan akan tumbuh lebih cepat dari yang diharapkan, produk domestik bruto perkapita diperkirakan akan melampaui 20.000 dolar.Indeks ini membuktikan bahwa perekonomian Korea memiliki fondasi yang kuat, namun kehati-hatian dan kebijaksanaan masih dibutuhkan karena ketidak menentuan kondisi perekonomian global.

Berdasarkan laporan pemasukan berdasarkan kuartal Bank Korea, produk domestik bruto tumbuh sebesar 1,3 % pada periode bulan Juli-September dari kuartal sebelumnya, dan 5,2% dari periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, pendapatan nasional bruto tumbuh 1,7% pada kuartal ke-3 dari kuartal sebelumnya, dan 5,4% dari tahun sebelumnya. Baru terjadi pertama dimana kali tingkat pertumbuhan tahunan pendapatan nasional bruto melampaui tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahunan sejak kuartal ketiga tahun 2002. Pendapatan Nasional Bruto, yang terdiri dari jumlah keseluruhan produk yang di produksi dalam satu negara, ditambah dengan bunga dan pemasukan keuntungan penjualan saham yang diterima dari luar negeri, adalah ukuran daya beli suatu negara. Dalam hal ini, angka pertumbuhan Pendapatan Nasional Bruto yang melampaui angka pertumbuhan produk domestik bruto menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan dalam daya beli masyarakat dari pada perluasan ekonomi.

Tanda-tanda baik lainnya adalah kondisi ekspor nasional. Pada kenyataannnya Korea Selatan mencapai rekor ekspor bulanan tertinggi pada bulan Nopember. Berdasarkan perhitungan sementara kementerian Perdagangan, Industri dan Energi, ekspor nasional meningkat 17,5% menjadi 35,95 milyar dolar pada bulan Nopember tahun lalu, sementara impor meningkat 26,5% menjadi 33,85 milyar dolar. Baik ekspor maupun impor mencatat angka tertinggi bulanan. Korea Selatan juga mencatat surplus perdagangan sebesar 2,1 milyar dolar pada bulan Nopember, sehingga menjadikan neraca perdagangan aktif selama 56 bulan berturut turut.

Kondisi perekonomian yang baik, sangat memiliki arti penting karena hal ini dicapai disaat melonjaknya harga minyak, terjadinya krisis pasar kredit perumahan di Amerika Serikat, menguatnya nilai tukar won dan berbagai faktor eksternal lainnya yang tidak menguntungkan. Sebagai hasilnya, produk domestik bruto Korea Selatan akan melampaui 20.000 dolar dalam tahun ini.

Namun sebaiknya Korea Selatan tidak cepat merasa puas dengan kondisi saat ini. Faktor luar masih belum menentu, dan ada tanda-tanda tentang ketidak stabilan harga. Lebih jauh lagi, pertumbuhan Pendapatan Kotor Nasional adalah phenomena sementara, yang disebabkan oleh demam investasi bagi dana luar negeri. Berdasarkan semua ketidak menentuan ini, indeks makroekonomi telah menunjukkan kondisi yang baik walaupun ada faktor-faktor luar yang tidak mendukung, karena fondasi perekonomian Korea yang kuat.

sumber-sumber terkait